DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menegaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana sebagai fondasi penyelarasan seluruh aturan pemidanaan di Indonesia. Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan regulasi ini dibutuhkan untuk menghapus tumpang tindih aturan yang selama ini terjadi di berbagai sektor hukum.

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Dalam sistem hukum yang sehat dan berintegritas, barang bukti adalah fondasi utama bagi tegaknya keadilan. Ia bukan sekadar pelengkap proses hukum, tetapi elemen vital yang menentukan arah dan nasib sebuah perkara. Maka, hilangnya barang bukti uang tunai dalam perkara dugaan politik uang di Banda Aceh, adalah kejanggalan yang tak bisa ditoleransi, apalagi dimaklumi.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pengamat Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Dr. Wiratmadinata, S.H., M.H., menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota legislatif tidak memberikan kekebalan hukum (impunitas) terhadap proses penyelidikan atau penegakan hukum yang sah. Menurutnya, hak imunitas yang dimiliki oleh pejabat parlemen bersifat terbatas dan tidak bisa dijadikan tameng atas perbuatan melawan hukum, terutama dalam kasus korupsi.

DIALEKSIS.COM | Kolom - Peperangan terus terjadi antara Tentara Zionis Israel dengan Pejuang Hamas. Yang mana peperangan ini sudah sangat banyak memakan korban. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina sedikitnya 34.735 orang Palestina di Gaza terbunuh sejak invasi Israel hingga 6 Mei 2024. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Koordinator Hubungan Masyarakat (Humas) Pengadilan Tinggi Banda Aceh (PT BNA) Dr Taqwaddin menyampaikan, PT BNA menerima dan memeriksa 825 perkara upaya hukum banding selama tahun 2023.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA), Ayu Ningsih mengatakan, hukum tindak pidana anak sebagai pelaku punya aturan sendiri.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Satu unit kapal milik Koo Ling Chin alias Hok Seng, merupakan warga Malaysia, ditenggelam di karena merupakan sebagai barang bukti tindak pidana perikanan di wilayah hukum kejari setempat.